Bahan Kuliah | Opini | Artikel

PKB Tumbuhkan Embrio Berkesenian

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

http://balipostduplicates.blogspot.com/

SECARA sederhana budaya dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang dipancarkan dari aktivitas seni, kepercayaan, organisasi dalam masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian serta teknologi dan peralatan. Jika berbicara budaya Bali, artinya kita menelusuri seberapa besar dominasi budaya Bali tersebut telah mempengaruhi sikap dan perilaku dalam masyarakat, seberapa kuat pengaruh kebalian mempengaruhi aktivitas seni, kepercayaan, produk yang dihasilkan pada industri yang berkembang dalam masyarakat Bali.

Sebenarnya ada dua konsep untuk mempertahankan atau memperkuat pengaruh sebuah budaya yakni autentisitas dan modifikasi. PKB rupanya diadakan secara rutin untuk mempertahankan budaya dari sisi autentisitas tanpa mengabaikan dinamika masyarakat Bali dalam modifikasi terhadap budayanya.

Pesta Kesenian Bali (PKB) seperti biasa dimulai pada pertengahan bulan Juni dan berakhir pertengahan bulan Juli, bertepatan dengan liburan sekolah dengan harapan dapat membina generasi muda atau pelajar.

Melihat situasi PKB beberapa tahun belakangan ini, terlihat nuansa berpesta seni dan berkesenian nampak semakin menipis, pagelaran-pagelaran seni yang terpentas, sangat diragukan kelanjutannya, artinya seni yang kreasi hanya untuk sesaat, karena kecilnya penghargaan, kurangnya pembinaan dan kebanyakan dari mereka berkutat pada keterbatasan dana. Ini memang sangat ironis dengan melimpahnya profit yang diperoleh industri pariwisata.

Benarkah kita sangat minim dana? Kenapa berkesenian ini harus terus digalakkan? Tentu saja pariwisata yang menjadi alasan mendasar, karena pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kreasi seni dan berkesenian. Ditambah lagi kita telah telanjur memilih pariwisata budaya sebagai branding pariwisata kita maka aktivitas senilah yang paling representatif untuk menggambarkan apakah budaya kita masih lestari atau telah tergerus oleh zaman?

Ada hubungan yang saling menguntungkan antara pariwisata budaya dan PKB.

Berdasarkan pemikiran tersebut, PKB perlu terus dikembangkan, bahkan bila perlu pindahkan ke tempat yang lebih representatif dan alokasi dana yang rasional, serta perhatian yang lebih serius. Selanjutnya pesta tahunan ini dapat dikembangkan ke arah festival bermotifkan prestasi dan kreasi masa depan pada semua jenis seni yang ada. Seperti seni rupa, tari, drama, musik, sastra, bahkan mungkin sampai seni robotika, seni kreasi makanan alternatif, dan seni-seni inovatif lainnya yang bernuansa Bali. Sehingga mampu menyedot perhatian banyak pengunjung, menghindari sekadar datang untuk berbelanja. Festival ini sebaiknya memberikan penghargaan yang memukau pada pemenang lomba, dan hal ini akan memunculkan daya berkreasi yang lebih tinggi lagi.

Kalau para pendahulu kita mampu membuat sejarah, kenapa kita tidak mampu membuat sejarah baru? Kalau kita lihat perkembangan masyarakat Bali saat ini, sebenarnya telah banyak bermunculan potensi remaja-remaja Bali di bidang seni tarik suara, misalnya, dan seni-seni lainnya pada tingkat propinsi, atau bahkan tingkat nasional tanpa diwadahi event sekelas PKB.

Artinya PKB kalah cepat dengan perkembangan zaman dan hal ini tentu saja kita tidak ingin PKB diplesetkan menjadi Pesta yang ”KB” (Keluarga Berencana -red) atau pesta yang tidak dapat berkembang lagi.

PKB hendaknya diarahkan untuk menumbuhkan embrio-embrio baru kreasi masyarakat Bali. Ini penting untuk mengimbangi pengaruh globalisasi yang telah terjadi di dunia ini, dan selanjutnya PKB juga diarahkan sebagai media pembinaan yang berkesinambungan terhadap replika budaya Bali, sehingga budaya Bali mampu memberi kontribusi pada perkembangan zaman untuk Bali secara keseluruhan. Sedangkan untuk menghindari dari gerusan globalisasi budaya, dengan mengedepankan nilai-nilai seni budaya lokal dan dalam konteks ini, pelaksanaan PKB masih tetap relevan untuk dilanjutkan.

Penulis, Dosen Tetap STIM Pariwisata Dhyana Pura Badung, mahasiswa MA in International Leisure and Tourism Studies CHN University, Netherlands.

Debat Publik

Anggaran Berdasarkan Permasalahan dan Objektif

Oleh:
Rai Utama, SE., MMA

http://balipostduplicates.blogspot.com/

Anggaran yang dibuat pemerintah kita kadangkala tidak tepat sasaran karena memang salah sasaran, hal ini bisa terjadi karena anggaran dibuat tidak berdasarkan perencanaan yang berbasiskan permasalahan yang ada dimasyarakat dan perumusan objektiv yang tidak berdasarkan rasionalisasi. Aktivitas yang terlahir sebagai rincian implementasi dari sebuah objektiv selanjutnya memunculkan angka-angka dalam lembaran anggaran juga sering tidak koheren dengan tingkat kesukaran dari sebuah aktivitas dan akhirnya berpotensi pada ketidaktepatan sasaran yang dirumuskan. Penggunaan data dari lembaga yang diragukan kinerjanya juga akan berpotensi melahirkan anggaran yang tidak sesuai aktivitas yang sebenarnya harus dirumuskan.

Anggaran yang tidak tepat sasaran pada dasarnya disebabkan oleh hal-hal yang sangat fundamental seperti: data yang dipakai untuk memunculkan aktivitas yang tidak valid sehingga aktivitas juga akan tidak reliabel dan akhirnya anggaranpun akan tidak tepat sasaran. Ada penyebab lain juga disebabkan program yang dibuat berdasarkan selera pemimpim bukan berdasarkan faktual dilapangan. Pembuat anggaran yang sering mengarahkan anggaran sesuai selera pemimpin atau bahkan golongan atau kelompok partai tertentu dan bukan penyelesaian permasalahan masyarakat yang sebenarnya. Birokrasi penyaluran dana yang berbelit-belit dan berliku-liku juga akan menimbulkan potensi pada kebocoran pada salah satu rantai penyalurannya, ditambah lagi jika disiplin para pejabat pemerintah yang sangat mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan bahkan mungkin tergiur untuk melakukan tindakan manipulasi data bahkan mungkin korupsi. Jika memungkinkan, setiap anggaran yang dibuat pemerintah dapat disosialiasikan pada sebuah media dan selanjutnya realisasinya juga harus transparan. Jika semua lembaga pemerintah mampu mewujudkan hal ini maka, kemungkinan untuk melakukan penyimpangan akan semakin kecil.

Dalam hal ini diperlukan para wakil rakyat untuk memahami “project cycle management” untuk mengetahui tingakat rasionalitas dan reliabilitas dari dana yang dianggarkan. Wakil rakyat yang cerdas dan bijaksana akan tercermin akan kemampuannya untuk mengetahui dan merumuskan problematika yang sedang dan akan mungkin terjadi dimasyarakat yang benar-benar valid dan reliabel. Kemampuannya untuk memahami apakah sebuah aktivitas yang dianggarkan telah sesuai dengan objektiv atau sudahkan koheren dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sudah jelaskah, siapa yang bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dianggarkan sehingga jika terjadi penyimpangan akan mudah untuk ditelusuri dan selanjutnya dipertanggungjawabkan. Sudahkah anggaran dibuat menyertakan asumsi-asumsi eksternal yang mungkin akan menjadi faktor penghambat dan selanjutnya menyediakan alternativ jika terjadi kegagalan-kegagalan.

Tidak hanya pemerintah dan wakil rakyat yang harus bijaksana namun masyarakatpun juga harus jujur dan tentunya juga harus bijaksana. Tahu mana dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Misalnya, jika ada anggaran untuk membantu pengobatan masyarakat miskin, yang telah berkecukupan janganlah ikut-kutan mengaku-ngaku miskin. Jika kita mampu untuk membayar sekolah anak-anak kita, janganlah latah untuk ikut-ikutan mengejar dana beasiswa dari pemerintah, dan banyak contoh lain di masyarakat yang terkadang sangat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Begitu juga lembaga hukum yang berwibawa dan tentunya juga adil dan bijaksana juga akan turut menciptakan ketepatan sasaran dari setiap anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Mampu menindak tegas para koruptor dari tingkatan paling tinggi sampai terendah untuk menciptakan rasa kapok dan jera. Jika semua hal-hal fundamental di atas telah terjawab, maka kecil kemungkinan anggaran yang dibuat pemerintah akan salah sasaran, setidak-tidaknya kebocoran-kebocoran akan dapat dikurangi.

—————

Penulis, Dosen Tetap STIM Dhyana Pura Badung, Mahasiswa MA in International Leisure and Tourism Studies CHN University, Netherlands.

BERAS SEBAGAI KOMODITI
POLITIK.

Oleh: I
Gusti Bagus Rai Utama

http://raiutama.blogspot.com/

Pemerintah berdalih, hampir seluruh rakyat

Indonesia

makanan pokoknya adalah
beras maka dianggap perlu untuk melakukan campur tangan terhadap harga beras
dengan menetapkan harga minimum dan sekaligus juga menentukan patokan harga
tertinggi. Adapun tujuan dari intervensi pemerintah tersebut adalah untuk
menciptakan stabilitas politik sekaligus juga stabilitas harga beras dengan
dalih demi kepentingan rakyat tapi sebenarnya hanya kepentingan sisi kepentingan
politik saja.

Sementara ada persoalan yang paling mendasar kenapa kita sebagai bangsa
Indonesia sangat rentan dengan perberasan, karena memang telah dibentuk
sedemikian rupa agar kondisi ini dapat dipakai sebagai kendali kaum politikus
yang sedang menari di lini kekuasaan dengan alasan stabilitas dan sebagainya.
Ditambah lagi peran kaum importir dan pengusaha beras yang ikut memancing di
air keruh dengan harapan keuntungan usahanya. Sedangkan kaum petani sebagai
mayoritas dari penduduk di negeri ini ibaratnya, sudah jatuh ditimpa tangga
pula.

Sementara, kelemahan pertanian di Indonesia pada umumnya masih terletak
pada kelemahan penanganan pasca panen, misalnya belum adanya technologi yang
merakyat untuk melakukan penyimpanan bahan pangan. Masih langkanya industri pengolahan
sehingga beras yang saat ini dapat disimpan secara tradisional dalam jangka
waktu yang lama masih dianggap sebagai produk unggulan.

Semakin
merosotnya lahan-lahan produktif untuk pertanian padi memang juga menjadi
dilema yang serius sementara rakyat

Indonesia

yang sudah terlanjur enak
makan beras semakin bertambah. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah
terhadap petani juga turut menjadi pemicu akan alih fungsi lahan pertanian dan
pindahnya tenaga kerja ke sektor yang lain yang dianggap dapat menjanjikan
pendapatan yang lebih besar.

Dilema
bagi petani, komponen-komponen produksi beras seperti pupuk, obat-obatan, bahan
bakar atau suku cadang traktor, kenaikan upah pekerja juga menjadi rintangan
besar untuk meningkatkan kesejahteraannya, ditambah lagi kurangnya subsidi
terhadap petani bahkan saat ini hampir tidak ada sehingga kalaupun ada petani
ingin melakukan diversifikasi terhadap lahannya terbentur keterbatasan modal
apalagi bunga bank juga tinggi.

Sebenarnya ada sumberdaya lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan
kalau sebagai negara kepulauan dengan
segala keanekaragaman sumberdaya hayati dan non hayati dapat diolah secara
maksimal. Kita bisa lihat bahwa kita punya laut untuk menghasilkan ikan, kita
punya daerah misalnya untuk menghasilkan jagung, kita punya daerah untuk untuk
menghasilkan ubi, komoditi perkebunan dan lain sebagainya, yang semuanya sangat
lemah pada penanganan pasca panen dan teknologi pendukungnya.

Yang penting sekarang adalah, bagaimanakah merubah image bahwa makanan
pokok orang Indonesia bukanlah hanya beras? Kalau sebagai orang Indonesia kita
malu makan gaplek itu hanyalah karena kurangnya teknologi untuk mengolah gaplek
menjadi makanan yang lebih prestis lagi misalnya mengolahnya menjadi roti.
Begitu juga dengan jagung, bagaimana mengolah jagung menjadi makanan siap
santap yang menunjukkan makanan tersebut layak dikonsumsi oleh siapa saja
termasuk seorang presiden sekalipun dengan memberikan kemasan yang menarik.

Janji-janji seorang politikus yang sekarang sedang berkuasa, yang dulunya
„semasa kampanye“ akan melakukan revitalisasi sektor pertanian hanyalah mimpi
belaka dan akhirnya rakyat yang sudah terlanjur terpesona hanya bisa gigit
jari.

———————

Penulis: Alumnus Magister Manajemen Agribisnis Universitas Udayana,
Mahasiswa MA in International Leisure and Tourism Studies CHN Belanda, Dosen Tetap
STIM Dhyana Pura Badung.