Kapitalisme dan Penjajahan Ekonomi
OPINI
—————–
Kapitalisme dan Penjajahan
Ekonomi
Oleh: I Gusti Bagus Rai Utama, MMA
Kapitalis dengan perusahaan perusahan multinasionalnya benar-benar menjadi
Bentuk penjajahan baru di abad ini tanpa terkecuali Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk di kawasan asia tenggara. Dengan menyandang negeri perpenduduk besar di dunia, cukup menjadikan
alasan kenapa kaum kapitalis tidak merasa takut menanamkan modalnya di Indonesia.
Para sosiolog dunia banyak beranggapan bahwa globalisasi pada
akhirnya akan mematikan negara-negara sedang berkembang karena ada
kecenderungan akan menjadi sasaran produk luar negeri sementara produk lokal
tidak mampu bersaing di tingkat international dengan alasan tidak terpenuhinya
standard.
Jika kita mengenang sejarah masa lalu 400 tahun silam, process yang mirip
globalisasi juga telah terjadi, ketika VOC mampu menaklukkan seluruh urat nadi
perekonomian kerajaan kerajaan di nusantara beberapa puluh tahun kemudian
menjelma menjadi penjajahan pada seluruh aspek kehidupan bangsa-bangsa di bawah
payung nusantara. Mungkin saja, process ini juga akan terjadi hanya bentuknya
yang berbeda dan pelakunya pasti juga berbeda. Bukti-bukti di lapangan dapat
kita lihat, menjamurnya produk-produk dari negri Cina artinya secara ekonomi
kita telah dijajah oleh produk cina. Sementara di bidang otomotip kita telah
dijajah Jepang dengan perusahaan-perusahan multinasionalnya. Sampai produk
pangan kita juga telah dijajah oleh Vietnam. Bangsa-bangsa eropa telah menyadari semua itu dengan
membentuk uni eropa dengan harapan dapat membendung pengaruh superpower Amerika
Serikat. Sementara bangsa-bangsa asia tenggara juga membentuk ASEAN, namun sayang koloni ini
tidak terlalu kuat dan belum diperhitungkan di kancah persaingan Internasional.
Bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja proces serupa juga telah terjadi di negeri
ini ini. Globalisasi
telah menjadi jalan bypass bagi kapitalis dibawah misi Internasionalisasi dan
dalih investasi. Perusahaan multinasional juga bertebaran di dari Sabang sampai
Merauke. Jabatan-jabatan penting dipegang oleh orang asing, sebut saja sedikit
sekali orang Indonesia yang menjabat GM, Quality Control, dan jabatan sejenis
lainnya, sementara ada pertanyaan apakah globalisasi berkorelasi positip
terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Mungkin juga ya
mungkin juga tidak, tergantung seberapa kuat dan mampu pemerintah memegang tongkat kontrolnya. Sayangnya,
pemerintah terlalu lemah untuk melakukan kontrol tersebut, terbukti dengan
menjamurnya perusahaan yang berskala multi nasional tanpa memperhitungkan kemampuan
dan daya beli serta kesinambungan perusahaan lokal. Menjamurnya restoran cepat
saji yang berlabel luar negeri, menjamurnya supermarket-supermarket,
seolah-olah pemerintah ini hanya bertanggung jawab untuk memungut pajak saja.
Rakyat menjerit, karena lahan usaha mereka hilang, beberapa pertokoan lokal
menjerit, lalu pelan-pelan gulung tikar. Pasar tradisional kehilangan pembeli
karna menjamurnya supermarket. Seolah-olah membenarkan anggapan bahwa telah
terjadi pembangunan lepas kontrol di negeri ini.
Indikaksi lain dapat kita lihat dan kita identifikasikan sebagai berikut:
Berubahnya perilaku masyarakat Indonesia Yel-yel “aku cinta produk dalam negeri” tidak terdengar lagi, sementara
produk-produk luar negeri dengan sangat mudahnya kita dapat temukan hampir di
setiap pojok kota. Perilaku masyarakat cenderung konsumer. Kita cenderung
mengadopsi muatan negatip dari relasi international yang telah terjadi. Sebagai
negara yang tergolong setengah miskin menurut catatan Human Development Index
(UNEP,2004) bahwa Indonesia berada pada urutan 111 dari 177 negara yang
dievaluasi cenderung perpenduduk sebagai konsumen produk luar negeri, sangat
ironis dengan keadaan dalam negeri.
Lemahnya kontrol pemerintah.
Dengan dibukanya jalur kebebasan daerah lewat otonomi kabupaten, seolah-olah
terjadi perlombaan pembangunan tiap kabupaten namun sayang motip pembangunan
hanya didasarkan pada motiv ekonomi semata, ada kecenderungan exploitasi yang
mengabaikan unsur keseimbangan dan kesinambungan. Semua diarahkan untuk
mendatangkan uang, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, dan
cenderung mengabaikan etika, moralitas dan legalitas.
Sekarang persoalan tersebut telah terjadi lalu apa solusinya? Idealnya, pembangunan
tidak hanya diarahkan untuk motive ekonomi semata namun lebih pada peningkatan
kualitas hidup. Pengusaha sebagai
provider pembangunan seharusnya membuka hati untuk melakukan tanggung jawab
sosial, dimana pembangunan tidak hanya diarahkan untuk tujuan ekonomi semata
namun juga kesinambungan sosial dan budaya masyarakat lokal dan memperhatikan
serta menerapkan etika bisnis dan bisnis yang beretika serta bermoral.
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan legalitas seharusnya dapat berperan
sebagai pengatur yang baik, melakukan analisis dampak pembangunan dengan
semestinya, dampak tidak hanya lingkungan fisik juga sosial dan budaya.
Pemerintah diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh dinas dan departement
agar tidak terjadinya tumpang tindih, mewujudkan pembangunan masyarakat dari
pajak yang telah dipungutnya. Ijin-ijin usaha semestinya berdasarkan atas
kebutuhan masyarakat serta tidak mematikan ekonomi masyarakat lokal. Usaha yang
ramah lingkungan, ramah budaya, dan beretika serta bermoral.
Masyarakat sebagai tuan rumah juga harus jeli dalam memilih alternatip
pembangunan, mana yang sesuai dengan etika, moral, serta budaya dan berani
berkata tidak untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Tidak pasip dan
tentunya menjadikan globalisasi sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi,
dan tidak mungkin bisa dihindari, dan untuk itu jadikan generasi kita, generasi
yang rajin menuntut ilmu, rajin bekerja, tidak manja serta mau bekerja keras.
Tantangan saat ini dan kedepan bukan tantangan lokal tapi tantangan global.
Solusi di atas sepertinya sangat sulit untuk diwujudkan tapi kalau tidak
dimulai sekarang, kapan lagi harus dimulai, apakah harus menunggu negeri ini “terjajah
untuk ketiga kalinya”?
————————————-
